Tanggapi Wakil Walikota, Usulan DPRD untuk Perjuangkan Aspirasi Rakyat

METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengaku akan memperjuangkan apirasi masyarakat melalui daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Diakui DPRD masing-masing daerah telah memiliki keterwakilan yang duduk di kursi DPRD. Itu menyusul permintaan Wakil Walikota Metro Djohan agar usulan tidak hanya terfokus pada daerah asalnya saja.

“Apa yang dikatakan Pak Wakil Walikota itu, artinya kita ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dewan itu kan terbagi masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Contohnya, Dapil Metro Timur ya harus menperjuangkan Metro Timur,” ujar Ketua Komisi DPRD Kota Metro Basuki.

Menurutnya, ketika pembangunan sudah dilakukan dan aspirasi masyarakat sudah disampaikan melalui musrenbang, hal itu yang harus diperjuangkan DPRD. Terutama pembangunan dengan skala prioritas baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

“Dan bukan tarik menarik, tetapi saling mempertahankan dapil masing-masing sesuai aspirasi masyarakat. Kemudian dalam reses yang sudah dimasukkan ke musrenbang tidak ada lagi yang tarik menarik untuk diusulkan kembali,” ungkapnya.

Dengan harapan, tambahnya, masyarakat juga harus tahu mana yang sudah diusulkan dalam musrenbang dan mana yang belum. Nah yang belum itulah, yang akan nantinya akan disampaikan dalam reses yang menjadi pokok-pokok pikiran dewan.

“Kemudian disampaikan melalui rapat paripurna. Jadi tidak ada itu yang namanya benturan, itu tidak ada. Kalau itu mempertahankan sesuai dapilnya masing-masing ya itu wajar,” ujarnya.

Sementara itu, terkait tidak adanya wakil di masing-masing dapil atau kelurahan diakuinya hal itu tidak ada. Karena ata dia, anggota dewan yang menduduki kursi di DPRD itu pasti merupakan perwakilan dari masing-masing Dapil.

Ia menambahkan usulan DPRD dalam paripurna juga merupakan usulan yang belum dibahas dalam musrenbang. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

“APBD Kota Metro ini kan hanya sekitar 800 miliar lebih yang kita kelola. Kan ada dana DAK dan DAU, itu yang bisa kita sampaikan melalui aspirasi dan pokok pikiran dewan, dan tidak menyangkut APBD yang sudah dibahas melalui musrenbang,” tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Metro, Djohan, meminta pihak eksekutif dan legislatif tidak saling tarik menarik dalam membuat suatu kebijakan. Hal itu disampaikan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Metro Timur, di Aula Kelurahan Yosodadi, Selasa (5/03/2019).

Djohan menyinggung kepada anggota Dewan, agar usulan tidak hanya terfokus pada daerah asalnya saja. “Kan kasian kelurahan yang gak ada Wakil Rakyatnya,” kata Djohan dalam sambutannya.

Djohan juga meminta antara legislatif dan eksekutif harus sejalan, sebab, keduanya merupakan mitra kerja. “Legislatif dan Eksekutif ini kan mitra. Harusnya berjalan berdua dong,” Kata djohan saat ditemui langsung setelah acara.

“Mereka (DPRD, Red) memang punya hak saat reses. Tapi kalau bisa saat reses, jangam sampai mengusulkan yang di luar Musren. Akhirnya disini bicara 1,2,3, disana bicara 4,5,6,7,8. Tidak akan pernah ketemu,” jelas Djohan. (Adv)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten mengandung hak cipta dari LampuIJO.com