Pedagang Shopping Tolak Addendum III Pemkot dan PT Nolimax Jaya

METRO – Ratusan Pedagang Pasar Shopping Kota Metro menolak konspirasi antara Pemerintah Kota Metro dengan PT Nolimex Jaya. Penolakan ini disampaikan dalam aksi damai di DPRD Kota Metro.

Ketua Paguyuban Shopping Sultan Fahliarman, menyebutkan bahwa PT Nolimex Jaya telah merugikan pedagang pasar shopping dan masyarkat Metro dengan memasang pagar pembatas di pertokoan shopping bagian barat akibat dari pelaksanaan Addendum III.

Ketua Paguyuban Shopping Kota Metro Sultan Fahliarman meminta Pemerintah Kota Metro agar memberikan informasi yang sebenarnya terkait PT Nolimax Jaya.

“Perkembangan yang ada selama ini dari hasil pertemuan dengan Bapak Wakil DPRD tadi kita meminta Pemerintah Kota Metro memberikan informasi sebenarnya terkait adanya Addendum III dengan PT Nolimax Jaya yang ada pada prinsipnya sudah dikatakan wan prestasi pada 2016 oleh putusan Mahkamah Agung (MA),” ujar Ketua Paguyuban Shopping Sultan Fahliarman, Senin (14/08/2020).

Selain itu, para pedagang menolak adanya pembangunan pengembangan PT Nolimax Jaya, para pedagang juga berpesan kepada DPRD juga Pemerintah Kota Metro untuk mencari dasar hukum yang tepat.

“Kami pedagang shopping menolak adanya pembangunan di Kota Metro oleh pengembang PT Nolimax apa pun bentuknya untuk itu kami menyampaikan pesan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Metro karena apa pun yang terjadi kami masih mencari dasar hukumnya,” imbuhnya.

Ketua Paguyuban Shoping Sultan Fahliarman beserta pedagang shopping meminta agar pagar seng yang telah dibangun di pasar shopping supaya segera dibubarkan karena telah menutupi akses perekonomian.

“Kami juga meminta pagar seng itu dibongkar karena itu meresahkan masyarakat kemudian itu menutup akses perekonomian di pasar karena Nolimax itu sendiri belum ada legalitas atau izin untuk membangun dan sampai hari ini bukti kepemilikan tanah itu juga belum keluar,” pungkas Ketua Paguyuban Shopping Sultan Fahliarman.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Metro Ahmad Khuseni mengatakan, perkembangan kondisi pasar sudah disampaikan oleh perwakilan masyarakat. “Paguyuban kemudian salah satu yang nanti akan kita tindaklanjuti yang pertama akan kami koordinasikan langsung kepada pemerintah daerah khususnya terkait dasar tindakan untuk menangani kondisi pasar kemudian juga dengan Dinas Perdagangan dan dengan PT Nolimax Jaya,” lanjutnya.

Informasi yang telah sampai ke DPRD akan segera ditelusuri untuk ditindak lanjut.

“Dua pekan yang lalu informasi yang sampai ke saya sampai saat ini akan ditunda 3 sampai 4 bulan ke depan kalau memang ada dinamika di lapangan ada insiden mungkin tidak lanjut dari kedua belah pihak nanti akan coba kita telusuri baik terhadap DPRD sendiri maupun terhadap dari pihak Dinas Perdagangan ataupun dari pemda,” kata Khuseini.

Berkaitan dengan adanya perjanjian sebelumnya dari tahun 2007, DPRD akan cari arsip yang sebenarnya jika memang arsip tersebut telah dikirim kan kepada pihak DPRD.

“Berkaitan dengan adanya perjanjian sebelum-sebelumnya dari mulai 2007 kemudian juga ada addendum pertama addendum kedua kemudian ada Addendum ke-3 sampai hari ini di meja kita ini baru ada addendum 1 dan 2 nanti yang ke-3 akan kita cari apakah sudah dikirim ke DPRD atau kah belum. Kalau sudah dikirim di DPRD maka akan kita cari di mana arsip itu ketika belum dikirim akan kita mintakan ke pihak pemda putusannya mungkin di Kabag Hukum yang memang menangani perkaitan dengan pasar,” pungkasnya.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak PT Nolimax Jaya yang bisa dimintai keterangan. (Rahman)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten mengandung hak cipta dari LampuIJO.com