Metro Belum Punya Museum

METRO – Pemerintah Kota Metro wajib memiliki museum sebagai tempat menyimpan peninggalan sejarah di Bumi Sai Wawai. Ini seperti tertuang dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pemiliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung.

Dalam raperda inisiatif DPRD tersebut juga disebutkan bahwa hasil penemuan tingga budaya Lampung dalam bentuk benda bergerak dan/tidak bergerak disimpan dalam museum. Selain itu juga bagi masyarakat yang menemukan dan/atau menympan benda tinggalan budaya wajib didaftarkan kepada walikota melalui SKPD terkait.

”Raperda inisiatif DPRD ini memang dibentuk untuk memberikan payung hukum bagi masyarakar, sehingga tidak menimbulkan konflik, karena adanya perbedaan persepsi. Karena semua sudah diatur dalam raperda ini,” Ketua Pansus I Ridwan Sorri Ma’oen Ali dalam rapat dengar pendapat (Hearing) pembahasan Raperda inisiatif DPRD tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung bersama Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), Dewan Kesenian Daerah (DKM) dan SKPD terkait di Official Room DPRD setempat, Rabu (21/9).

Ia menerangkan dalam nraperda tersebut juga disebutkan bahwa mewajibkan kurikulum bahasa dan sastra Lampung sebagai mata pelajaran wajib mulai dafri SD sampai SMA. Artinya seluruh pelajar mulai dari SD sampai SMA ini diwajibkan untuk belajar mengenai sastra Lampung. ”Tidak hanya itu setiap nama-nama gedung dan taman milik pemerintah ditulis dengan bahasa dan aksara Lampung. Dalam raperda ini juga dituangkan bahwa seniman di Metro akan diberikan penghargaan dan jaminan sosial,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua MPAL Kota Metro menyambut baik dan mengapresiasi disusunya raperda tersebut. Ia bahkan mengucapkan terima kasih atas perhatian DPRD dan pemerintah tersebut budaya Lampung di Bumi Sai Wawai. ”Artinya dengan dibentuknya raperda inisiatif ini, maka memberikan jaminan hukum atau paying hukum yang jelas bagi masyarakat,” tutur Syahbudin Yusuf.

Senada disampaikan DKM Kota Metro yang menyambut baik dan mengapresiasi dibentuknya reperda inisiatif tersebut. Meski pelestarian budaya Lampung sudah dilakukan oleh DKM, MPAL bersama dinas terkait, namun dengan adanya raperda ini dapat memberikan payung hukum dalam pelestarian budaya di Bumi Sai Wawai. (*)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten mengandung hak cipta dari LampuIJO.com