Kadisdik : Guru Minta Pindah Massal Itu Hoax !

METRO – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro Ria Andari nampaknya tengah dihadapkan dengan persoalan yang rumit. Selain kasus mutasi Lili guru mapel Bahasa Indonesia SMPN 10 Metro yang dimutasi ke SMPN 8 dianggap tidak sesuai dengan prosedur.

Kini beredar 19 tanda tangan guru membuat pernayataan tertulis, untuk meminta dipindahkan dari sekolah tersebut. Lantaran menilai sikap dan arogansi Kepsek sudah keterlaluan kepada tenaga pendidik disekolah yang dipimpinya.  Bahkan, berkas data guru yang minta dipindahkan secara massal itu ditujukan ke Dewan Pendidikan dan saat ini nama-nama tersebut sudah di meja Walikota Metro A. Pairin.

Menggapi hal tersebut, Kepala Disdikbud Kota Metro Ria Andari menyatakan bahwa Kabid tendik dan Korwas sudah turun kesekolah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada para guru, tapi ternyata tidak ada yang meminta dipindahkan.

“Jadi ini adalah suatu persoalan dan akan segera kami selesaikan, jangan sampai karna ada 1-2 orang guru bermaalah sampai mengorbankan dan mengganggu anak-anak yang sedang menghadapi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer),” ungkapnya saat dikonfirmasi awak media, usai menghadiri Musrenbang Kota Metro Tahun 2019 di gedung Wisma Haji Al-Khairiyah, Metro Pusat, Kamis (2/3/2018).

Mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudaayan Provinsi Lampung ini kembali menegaskan bahwa informasi yang disampaikan Dewan Pendidikan ke Walikota Metro itu bohong atau Hoax.

Tak hanya itu, walapun secara tidak langsung dilontarkan. Ria beranggapan DP telah melakukan penilaian secara sepihak, yang seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Disdikbud bukan ke Walikota langsung.

 “Tapi allahuallam, karna DP tidak datang ke Didisdik dulu, tapi malah menemui Walikota. Jadi saya juga bingung sebenernya DP ini berad dimana. Tapi  pada saat staf, Kabid Tendik dan Pengawas  turun mengklarifikasi tidak ada berita tentang permintaan mutasi guru secara massal di SMPN 10 Metro. Itu artinya informasi yang disampaiakan DP adalah hoax,”pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pendidikan Kota Metro berkunjung ke Pemkot Metro bertemu dengan Walikota Achmad Pairin di ruangannya, Rabu (28/2/2018). Kunjungan tersebut untuk meninjak lanjuti tentang hasil verifikasi mutasi guru Bahasa Indonesia SMP N 10 Metro yang dianggap tidak sesuai prosedur, dan menyampaikan juga adanya penyataan 19 guru disekolah tersebut meminta dipindahkan secara massal.

Kepada awak media, Yahya Wilis membenarkan bahwa dirinya telah menerima berkas tertulis dari pada guru, prihal guru SMPN 10 Metro membuat pernyataan tertulis kesepakatan untuk meminta dipindahkan oleh Pemkot Metro. Itu menyusul adanya kebijakan yang dibuat Kepsek terlalu sepihak, tanpa melalui mekanis yang jelas.

“Ada 19 guru mapel yang meminta di pindahkan, dan lalu semua itu sampai pindah, terus bagai mana Nasip sekolah itu. Ini kita baru audiensi diruang Walikota Metro membicarakan prihal mutasi guru Bahasa Indonesia. Dan menyempaikan soal permintaan perpindahan secara massal ini, ” ungkapnya, di komplek Perkantoran Pemkot Metro. 

Sedangkan, SK mutasi yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan tersebut dianggap masih belum sesuai dengan prosedur yang ada di PP nomor 53 tahun 2010 mengenai ASN.

“Harus sesuai prosedur dong. Kalau ada salah seorang ASN punya masalah itu harusnya ada pembinaan terlebih dahulu seperti teguran lisan yang sifatnya pembinaan. Mana teguran lisan, tidak ada yang bisa memberikan bukti,” urainya.

Menurut Yahya dalam mutasi itu sah-sah saja, bahkan dengan jelas sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemindahan ASN.

“Kepala sekolah ini memang kurang dalam urusan administrasi. Seharusnya ada tahapan-tahapan dalam mutasi itu. Karena di SMPN 8 Metro guru bahasa Indonesianya berlebih, sedangkan di SMPN 10 kurang,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak bisa memvonis pihak mana yang salah karena SK mutasi tersebut nyatanya memang keluar.

“Mutasi tidak sesuai prosedur, tapi SK nya keluar. Ya tinggal dicari saja, letak salahnya dimana. Kalau kita tidak bisa memvonis. Kalau pak wali yang jelas sudah sesuai prosedur, karena ada disposisi,”ujarnya. (*)

 

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten mengandung hak cipta dari LampuIJO.com