Dewan Desak Pemkot Segera Mediasi PKL

METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro ternyata juga mengamati perkembangan perseteruan antara Himpunan Pedagang Kaki Lima Metro (HPKLM) eks pedagang Pasar Lorong Cendrawasi dan Mega Mall Metro dengan Pemkot Metro yang tak kunjung menemui titik terang.

Hal tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Kota Metro Alizir Jinggo. Menurutnya terkait adanya ancaman para PKL yang akan melakukan aksi demo didepan kantor Pemkot Metro pada Kamis 19 Oktober 2017 besok.

“Hendaknya Pemkot memberikan ruang mediasi antar perwakilan pedagang. Berikanlah ruang ke pedagang menyampaikan apresiasinya. Dan pemkot harus bijaksana memberikan solusi kepada pedagang,”ungkapnya, Jinggo diruang kerjanya, Rabu (18/10).

Ditanya soal desakan Pemkot Metro akan mencopot jabatan Kadis Perdagangan Leo Hutabarat. Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional DPRD Kota Metro ini menilai tuntutan pedagang sah-sah saja, bila memang terbukti apa yang ditudingkan kepada kadis perdagangan.

“Perkara permintaan PKL untuk mengganti Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro Leo M Hutabarat merupakan kewenangan penuh dari Wali Kota Metro Achmad Pairin,” tegasnya.

Jinggo juga mengisyaratkan mengenai pencopotan itu adalah wewenang walikota, harapan pedagang itu kan dinas pasar bisa memberikan solusinya. Selain itu dalam pemberitahuan juga kita lihat bahwa ada dugaan keberpihakan dinas kepada pengembang,.

“Nah,  peranan pemkot disini harus mampu memediasi para pedagang serta mempelajari sejauh mana tuntutan pedagang itu supaya tidak merugikan banyak pihak, sementara untuk dugaan keberpihakan itu juga harus di telusuri kebenarannya,” imbuhnya.

Politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini juga menyarankan, Pemkot Metro harus secepatnya memberikan ruang aspirasi kepada PKL agar permasalanan tersebut tidak berlarut-larut.

“Harusnya ditata, dan dinas juga sebelum melakukan relokasi harus memberikan solusi, mau di bawa kemana para pedagang, jadi selain ketegasan, mediasi juga di perlukan. Pemerintah juga harus secepatnya duduk bareng bersama pedagang mencari solusi atas ancaman pedagang saat aksi kemarin,” tandasnya.

Sementara itu diberitakan sebelumnya,  ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima Metro (HPKLM) Azwan menyampaikan, bila tuntutan PKL untuk mengganti kepala Dinas Perdagangan dalam waktu dekat tidak segera di tindaklanjuti maka pihaknya siap melakukan aksi demo besar-besaran dengan menduduki Kantor Wali Dan Wakil Wali Kota Metro Pairin dan Djohan (Paidjo).

“Kami ini bertahan itu menghargai Paidjo, kami bukan menghargai kepala dinas pasar, terus terang pak. Saya menghargai Paidjo karena saya yang mengangkat Paidjo, jadi kami tetap akan menggelar aksi, tapi kalo memang kebijakan kepala dinas pasar memang mesti harus begini, kami akan demo sampai satu bulan. Ingat kami akan menghuni pemda kota metro, karena kami juga punya hak menaikan paidjo dan menurunkan paidjo,” ucapnya dihadapan Kepala Dinas Perdagangan Leo M Hutabarat, Selasa kemarin (17/10).

PKL juga menyampaikan kesiapannya bila harus berbenturan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Metro saat akan menjumpai Wali Kota Metro pada Kamis mendatang.

“Inget Pol PP semuanya, kalo mau benturan-benturan sama kita ya silahkan. Dan ingat besok hari kamis kita ketemu pak wali, titip pesan saja besok hari kamis kami ngeluruk ke pak walikota metro,” cetusnya. (*)

 

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten mengandung hak cipta dari LampuIJO.com