DPRD Minta Pemkot Belajar ke Kota Tanggerang

METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro dapat belajar dari Kota Tanggerang. Itu menyusul tunggakan BPJS di rumah sakit.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Metro Yulianto. Menurutnya, saat kunker beberapa waktu lalu diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Tanggerang yang menalangi. Sehingga tidak ada tunggakan. “Pembayatan tunggakan itu lewat APBD. Nah, memang APBD mereka itu besar Rp 7 triliun,” ujarnya, Rabu (27/3).

Menurutnya, dari talangan dana tersebut warga yang tidak mampu namun memiliki KTP Kota Tangerang bisa ditanggung oleh pemerintah. Sehingga permasalahan mengenai pelayanan BPJS bisa berjalan dengan maksimal dan tidak terganggu.

“Kita berharap itu juga bisa menerapkan ini di Kota Metro. Ada political will dulu yang penting. Dengan menggunakan APBD, walau memang kita tidak sebesar Tanggerang. Tapi kan itu dibayar lagi,” kata Yulianto.

Menurutnya, dengan langkah tersebut Kota Tanggerang tidak lagi terhambat dengan masalah pelayanan kesehatan seperti obat dan lainnya. Pelayanan kesehatan juga diberikan lebih cepat dan meningkat.

“Seperti kemarin kita dengar pendapat dengan BPJS Metro, bahwa banyak tunggakan dari peserta mandiri. Bahkan jumlahnya sampai 50 persen. Ini juga yang menjadi persoalan bagaimana supaya warga bayar iuran dan tidak menunggak,” ungkapnya.

Karenanya perlu koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan, rumah sakit dan BPJS. Sehingga tidak ada lagi laporan mengenai keluhan pelayanan kesehatan. (ria)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten mengandung hak cipta dari LampuIJO.com